PENGDA ISSI PROVINSI JAWA BARAT

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya ikatan sport Indonesia yang dilahirkan di Semarang pada tanggal 20 Mei 1956, bertujuan untuk menghimpun segenap masyarakat olahraga sepeda, diseluruh wilayah tanah air Indonesia.

Olahraga sepeda sebagai salah satu olahraga masyarakat dapat menjadi sarana untuk menunjang pembangunan bangsa baik di bidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur yang berasaskan falsafah Negara Pancasila serta UUD 1945.

Sadar terhadap tanggung jawab terhadap bangsa baik dan Negara mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu berperan aktif di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga sepeda mengharumkan nama bangsa serta menyehatkan measyarakat melalui kebersihan lingkungan dan hidup ekonomis, maka dengan rahmat tuhan Yang Maha Esa kami mendirikan Organisasi Ikatan Sport Sepeda Indonesia, merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan olahraga sepeda secara teratur serta menyelenggarakan kegiatan olahraga sepeda seluruh Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, maka disusunlah landasan organisasi, dengan memperhatikan peraturan-peraturan organisasi internasional olahraga sepeda dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

UMUM

PASAL 1

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. Organisasi ini bernama “IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA” disingkat ISSI

2. Berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia

3. Didirikan di semarang pada tanggal 20 mei 1956, untuk waktu yang tidak terbatas

PASAL 2

AZAS

IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 3

STATUS

1. ISSI adalah satu-satunya organisasi sepeda di seluruh wilayah Indonesia

2. ISSI adalah organisasi non pemerintah, dan tidak berafiliasi pada satu partai

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menunjukan tinggi kebesaran, kehormatan serta martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia melalui prestasi olahraga sepeda.

2. Melalui pengembangan olahraga sepeda ikut membentuk manusia Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan kualitas manusia yang sehat jasmani dan rohani serta memupuk disiplin dan jiwa sportifitas yang tinggi.

3. Meningkatkan mutu dan prestasi olahraga yang meliputi unsur-unsur pengurus, pelatih, wasit, atlet, Sarana / Prasarana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, modern dan mutakhir.

4. Memupuk dan membina persahabatan serta persaudaraan selluruh unsur terkait dalam plahraga sepeda, mulai dari klub/ perkumpulan, pengurus tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, Nasional sampai di tingkat Internasional.

5. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan olahraga sepeda di seluruh tanah air.

BAB II

KEANGGOTAAN

PASAL 5

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ISSI terdiri dari :

a) Anggota Biasa

b) Anggota Luar Biasa

c) Anggota Kehormatan

2. Persyaratan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 7

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1) Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya, karena :

a) Mengundurkan diri

b) Membubarkan diri

c) Diberhentikan

d) Dibubarkan oleh Pemerintah

e) Meninggal dunia

2) Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 diatas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali.

BAB III

ORGANISASI

PASAL 8

SUSUNAN

1. Susunan organisasi ISSI berbentuk piramida mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan PBS/Klub.

2. Perkumpulan balap sepeda yang anggotanya terdiri dari atlet balap sepeda semi professional yang berdomisili di seluruh Indonesia merupakan anggota Pengurus Besar ISSI.

3. Perkumpulan Balap Sepeda yang anggotanya terdiri dari para atlet professional merupakan UCI.

PASAL 9

WILAYAH

Wilayah organisasi ISSI adalah sebagai berikut :

1. Wilayah organisasi Pengurus Besar ISSI adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Wilayah organisasi Pengurus Daerah ISSI adalah seluruh wilayah hukum dari provinsi yang bersangkutan

3. Wilayah organisasi Pengurus Cabang ISSI adalah seluruh wilayah hukum dari kabupaten / kota yang bersangkutan.

PASAL 10

PENGURUS BESAR

1. Tingkat pusat disebut Pengurus Besa yang merupakan pimpinan eksekutif yang di bentuk dan disusun oleh Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, atau oleh formatur yang dipilih dan disingkat oleh MUNAS serta bertanggung jawab kepada MUNAS

2. Masa Bakti Pengurus Besar adalah 4 tahun, yaitu masa dihitung sejak MUNAS yang membentuk dan menyusunnya ditutup, sampai MUNAS berikutnya.

3. Susunan Pengurus Besar terdiri dari :

a. Dewan Pembina

b. Ketua Kehormatan

c. Pengurus Harian

1. Ketua Umum

2. Ketua-ketua bidang sesuai dengan kebutuhan

3. Sekertaris Jendral

4. Bendahara

5. Komisi-komisi sesuai kebutuhan

PASAL 11

PENGURUS DAERAH

1. Pengurus daerah dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Daerah atau oleh formatur yang dipilih dan disingkat oleh MUSDA dan karenanya bertanggung jawab kepada MUSADA.

2. Pengurus Daerah diberi dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri di wilayahnya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART ISSI, setiap keputusan MUNAS / RAKERNAS dan keputusan MUSADA.

3. Susunan Pengurus Daerah, berpedoman pada Susunan Pengurus Besar, dengan memperhatikan Provinsi yang bersangkutan.

4. Masa Bakti Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak MUSADA yang membentuk dan menyusunnya ditutup, sampai MUSADA berikutnya.

PASAL 12

PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Cabang, atau oleh formatur yang dipilih dan disingkat oleh MUSCAB dan karenanya bertanggung jawab kepada MUSCAB.

2. Pengurus Cabang diberi tugas dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri diwilayahnya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART ISSI, setiap keputusan MUNAS / RAKERNAS dan keputusan MUSCAB.

3. Susunan Pengurus Cabang, berpedoman pada Susunan Pengurus Besar, dengan memperhatikan Provinsi yang bersangkutan.

4. Masa Bakti Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak MUSADA yang membentuk dan menyusunnya ditutp, sampai MUSCAB berikutnya.

PASAL 13

PENGURUS PERKUMPULAN

1. Pengurus perkumpulan (Persatuan Balap Sepeda) dibentuk dan disusun oleh Musyawarah dari beberapa orang pemerhati, Pencipta, Pembina, dan Pelatih olahraga sepeda atau oleh formatur yang dipilih dan disingkat oleh Musyawarah Perkumpulan dan karenanya bertanggung jawab kepada Musyawarah Perkumpulan

2. Pengurus PBS diberi tugas dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri diwilayahnya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART ISSI, setiap keputusan MUNAS , MUSDA,MUSCAB.

3. Susunan PBS, mengacu pada Susunan Pengurus Besar, Pengurus Daerah, pengurus Cabang dengan memperhatikan Provinsi yang bersangkutan.

4. Masa Bakti Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak Musyawarah Perkumpulan dengan membentuk dan menyusunnya ditutup, sampai dengan Musyawarah perkumpulan berikutnya.

PASAL 14

LEMBAGA LEMBAGA PENUNJANG

Pengurus dapat dibantu oleh lembaga-lembaga

a. Perwasitan

b. Kepelatihan

c. Penelitian dan pengembangan

d. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB IV

MUSYAWARAH, RAPAT KERJA

PASAL 15

TINGKAT MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

1. Ditingkat Nasional

a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB

c. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS

2. Ditingkat Provinsi

a. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA

b. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB

c. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA

3. Ditingkat Kabupaten / Kota

a. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB

b. Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSCABLUB

c. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERJAB

PASAL 16

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ISSI yang diselenggarakan sekali setiap 4 (empat) tahun.

2. Munas dihadiri oleh :

a. Dewan Pembina

b. Ketua Kehormatan

c. Pengurus Besar

d. Utusan dari Pengda-Pengda

e. Utusan Pengurus cabang

f. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.

3. Munas dipimpin oleh Pemimpin yang dipilih dan dari Peserta MUNAS

4. Peserta, Hak Suara, Pengesahan, Tata Cara Pengambilan keputusan dan lain sebagainya mengenai MUNAS dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

5. MUNAS bertugas untuk :

a. Memilih Pimpinan MUNAS

b. Mennetapkan tata tertib dan acara MUNAS

c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar ISSI, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.

d. Mengesahkan usul / rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan AD/ART yang telah disetujui oleh rapat Komisi Organisasi

e. Menetapkan program Kerja Jangka Menengah dan Jangka Panjang

f. Memilih dan menetapkan ketua umum PB. ISSI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Besar Masa Bakti berikutnya.

g. MUNAS dapat memiliki 2 orang formatur pendamping untuk membantu Ketua Umum/ ketua Formatur menyusun dan membentuk Pengurus Besar.

PASAL 17

MUSYAWARAH DAERAH

1. MUSDA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ISSI daerah yang diselenggarakan sekali setiap 4 (empat) tahun

2. MUSDA dihadiri oleh

a. Dewan Pembina

b. Ketua Kehormatan

c. Pengurus Daerah

d. Utusan dari Pengurus Cabang

e. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.

3. MUSDA dipimpin oleh Pimpian yang di pilih oleh dan dari Peserta MUSDA, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekertaris.

4. Peserta, Hak Suara, Pengesaha, Tata Cara Pengambilan keputusan dan lain sebegainya mengenai MUNAS dan penyelenggaraannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

5. MUSDA bertugas untuk :

a. Memilih pimpinan MUSDA

b. Menetapkan Tata Tertib dan acara MUSDA

c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Daerah, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.

d. Menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus Daerah unuk Jangka Menegah dan Jangka Panjang.

e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Daerah yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyesun dan membentuk Pengurus Daerah masa bakti berikutnya.

f. Dapat memilih 2 (dua) orang formatur pendamping untuk membantu ketua Umum / Ketua Formatur menyusun dan membentuk Pengurus Daerah.

PASAL 18

MUSYAWARAH CABANG

1. MUSCAB merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ISSI Cabang yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun

2. MUSCAB dihadiri oleh :

a. Dewan Pembina

b. Ketua- ketua Kehormatan

c. Pengurus Cabang

d. Utusan dari PBS

e. Undangan lain sebagai Peninjau

3. MUSCAB dipimpin oleh Pimpian yang di pilih oleh dan dari Peserta MUSCAB, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekertaris

4. Peserta, Hak Suara, Pengesaha, Tata Cara Pengambilan keputusan dan lain sebegainya mengenai MUSCAB dan penyelenggaraannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

5. MUSCAB bertugas untuk :

a. Memilih pimpinan MUSCAB

b. Menetapkan Tata Tertib dan acara MUSCAB

c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.

d. Menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus Cabang unuk Jangka Menegah dan Jangka Panjang.

e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Cabang yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyesun dan membentuk Pengurus Cabang masa bakti berikutnya.

f. Dapat memilih 2 (dua) orang formatur pendamping untuk membantu ketua Umum / Ketua Formatur menyusun dan membentuk Pengurus Cabang.

PASAL 19

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional di singkat RAKERNAS dilaksanakan di tingkat nasional

2. RAKERNAS diselenggarakan sekali dalam setiap tahun

3. RAKERNAS dihadiri oleh :

a. Utusan Setiap Pengurus Daerah

b. Utusan dari PB. ISSI

c. Undangan lain yang dianggap perlu sebagai peninjau

4. RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Besar ISSI

5. RAKERNAS diatur oleh PB. ISSI

6. RAKERNAS bertugas untuk :

a. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Program Kerja Pengurus Besar, Pengurus Daerah pada 1 (satu) tahun silam.

b. Mencari solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemui

c. Menerima masukan dari Pengurus Daerah terhadap rancangan program kerja tahun berikutnya untuk selanjutnya disyahkan.

d. Melakukan pengarahan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja Pengurus Besar.

PASAL 20

RAPAT KERJA DAERAH

1. Rapat Kerja Daerah di singkat RAKERDA dilaksanakan di tingkat daerah

2. RAKERDA diselenggarakan sekali dalam setiap tahun

3. RAKERDA dihadiri oleh :

a. Utusan Setiap Pengurus Cabang

b. Pengurus Daerah sebagai Narasumber

c. Ketua-ketua kehormatan

d. Undangan lain yang dianggap perlu sebagai peninjau

4. RAKERDA dipimpin oleh Pengurus Daerah

5. Peserta, Tata tertib dan acara RAKERDA dan lain sebagainaya mengenai RAKERDA dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ISSI

6. RAKERDA bertugas untuk :

a. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Program Kerja Pengurus Daerah, Pengurus Cabang pada 1 (satu) tahun silam.

b. Mencari solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemui

c. Menerima masukan dari Pengurus Daerah terhadap rancangan program kerja tahun berikutnya untuk selanjutnya disyahkan.

d. Melakukan pengarahan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja Pengurus Besar.

PASAL 21

RAPAT KERJA CABANG

1. Rapat Kerja Cabang di singkat RAKERCAB dilaksanakan di tingkat Kabupaten / Kota

2. RAKERCAB diselenggarakan sekali dalam setiap tahun

3. RAKERCAB dihadiri oleh :

a. Ketua-ketua kehormatan

b. Pengurus Cabang sebagai Narasumber

c. Utusan dari PBS

d. Undangan lain yang dianggap perlu sebagai peninjau

4. RAKERCAB dipimpin oleh Pengurus Cabang

5. Peserta, Tata tertib dan acara RAKERDA dan lain sebagainaya mengenai RAKERCAB dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ISSI

6. RAKERCAB bertugas untuk :

a. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Program Kerja Pengurus Cabang, Pengurus PBS/ Klub pada 1 (satu) tahun silam.

b. Mencari solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemui

c. Menerima masukan dari Pengurus PBS, klub terhadap rancangan program kerja tahun berikutnya untuk selanjutnya disyahkan.

d. Melakukan pengarahan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja Pengurus Cabang

PASAL 22

RAPAT RAPAT LAIN

Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus PBS / Klub dapat menyelenggarakan berbagai rapat yang sifatnya konsultatif atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V

KEKAYAAN

PASAL 23

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Kekayaan dan pendapatan ISSI diperoleh dari :

1. Iuran anggota / retribusi anggota

2. Bantuan Pemerintah

3. Sumbangan yang syah dan tidak mengikat

4. Usaha lain yang syah berdasarkan hukum yang berlaku yang diusahakan baik melalui yayasan yang dibentuk PBS ISSI maupun usaha lain oleh kepanitiaan khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut yang dikoordinasi oleh bidang dana dan sponsor.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

PASAL 24

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

1. ISSI dapat memberikan penghargaan / tanda penghargaan kepada perorangan atau badan yang dianggap berjasa bagi perkembangan ISSI

2. ISSI dapat menjatuhkan hukuman pada perorangan atau badan di dalam lingkungan ISSI yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan kepentingan ISSI.

BAB VII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 25

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari anggaran dasar.

2. Hal- hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

3. Isi dan jiwa Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGECUALIAN

PASAL 26

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh MUNAS berdasarkan usul dari MUNAS atau Pengurus Besar.

2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan bila disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah suara yang hadir atau dapat diwakili secara syah dalam MUNAS

PASAL 27

PERUBAHAN / PENGECUALIAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan didalam MUNAS sedangkan bila diperlukian pengecualian dalam pelaksanaanya, dapat dilakukan oleh RAKERNAS.

2. Pengecualian hanya dapat dilakukan bila disetujui oekh paling tidak 2/3 jumlah peserta RAKERNAS yang hadir.

BAB IX

PEMBUBARAN

PASAL 28

PEMBUBARAN

1. Pembubaran hanya dapat dilakukan oleh MUNAS yang khusus dilakukan untuk keperluan itu.

2. MUNAS sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 diatas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta tertulis oelh paling sedikit 2/3 jumlah Pengurus Daerah yang ada.

3. MUNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 diatas adalah syah apabila dari jumlah utusan Pengurus Daerah, Pengurus Besar, yang ada dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit jumlah suara yang hadir atau diwakili secara syah dalam MUNAS.

BAB X

PENUTUP

PASAL 29

PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya ISSI pada tanggal 20 Meo 1956 dan telah mengalami beberapa kali perubahan / penyempurnaan.

2. Perubahan / penyempurnaan terakhir terhadap Anggaran Dasar ini telah dilaksanakan oleh dan pada MUNAS yang diselenggarakan pada tanggal 25 s/d 26 Januari 2003 dengan keputusan MUNAS Nomor : 06/MUNAS ISSI XIV/ 2003

3. Disusun oleh Kelompok kerja Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nomor : 013/ SK/ PB ISSI / X/ 2001, tanggal oktober 2001.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB 1

UMUM

PASAL 1

DASAR

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

PASAL 2

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. ISSI merupakan satu-satunya organisasi olahraga sepeda di Indonesia yang diakui dan menjadi anggota UCI, dan mempunyai kewenangan serta tanggung jawab atas kegiatan olahraga sepeda di Indonesia.

2. Pada tingkat Daerah kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara berjenjang berada pada PENGDA, PENGCAB, dan seterusnya

BAB 2

KEANGGOTAAN

PASAL 3

KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah organisasi olahraga sepeda dan perorangan sebagai berikut :

a. Anggota biasa Pengurus Besar adalah Pengurus Daerah.

b. Anggota biasa Pengurus Daerah adalah Pengurus Cabang

c. Anggota biasa Pengurus Cabang adalah PBS / Klub

2. PBS/ Klub yang anggotanya terdiri dari pembalap “Semi Trade Team” yang anggotanya berdomisili diseluruh Indonesia harus mendaftar kepada PB. ISSI

3. Anggota Luar Biasa adalah yang dibutuhkan oleh Organisasi dan pengangkatannya melalui Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa

4. Anggota Kehormatan adalah Anggota yang telah berjasa besar pada pengembangan ISSI yang pengangkatanya di dasarkan pada persetujuan MUNAS/ MUNAS Luar Biasa

PASAL 4

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. PBS/ Perkumpulan Balap Sepeda untuk dapat menjadi anggota biasa dari PENGCAB ISSI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mempunyai anggota minimal 4 orang pembalap yang aktif.

b. Memiliki susunan pengurus, sebagaimana diatur dalam AD/ ART

c. Mempunyai Pelatih.

2. PENGDA ISSI untuk dapat menjadi anggota biasa dari PENGDA ISSI harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Mempunyai minimal 4 PENGCAB

b. Merupakan organisasi tertinggi olehraga sepeda di tingkat Provinsi yang tunduk kepada ketentuan AD/ART

c. Memiliki fasilitas untuk melakukan pembinaan dareah.

d. Mempu menyelenggarakan perlombaan / kejuaran minimal antar PENGCAB.

3. PENGCAB ISSI untuk dapat menjadi anggota biasa dari PENGDA ISSI harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Mempunyai minimal 2 (dua) Klub.

b. Mempu menyelenggarakan I perlombaan / kejuaraan minimal antar PBS / Perkumpulan

c. Memiliki fasilitas cukup untuk melakukan pembinaan olahraga sepeda diwilayahnya.

d. Memiliki sususnan pengurus dan tunduk kepada AD/ ART ISSI.

4. Perkumpulan Balap Sepeda yang Anggotanya terdiri dari pembalap “Semi Trade Team” yang anggotanya berdomisili diseluruh Indonesia dapat diterima pendaftarannya oleh PB.ISSI dengan memiliki persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki minimal 6 orang pembalap

b. Memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembinaan

c. Memiliki susuna pengurus dan tunduk kepada AD/ ART ISSI

d. Adanya perjanjian tertulis antar pengurus Perkumpulan Balap Sepeda dengan para pembalap mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak membayar retribusi tahunan kepada PB. ISSI.

PASAL 5

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Keanggotaan dapat diterima bila memenuhi persyaratan dengan mengajukan surat resmi dan melampirkan syarat-syarat (sesuai pasal 4 diatas).

PASAL 6

KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN

1. Apabila anggota biasa yang ternyata oleh sebab apapun juga kemudia tidak memenuhi satua atau beberapa persyaratan keanggotaan yang berlaku sebagaiman diataur pada pasal 4 dan pasal 5 diatas, maka anggota dimaksud kehilangan statusnya.

2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas mengakibatkan kehilangan setiap dan seluruh hak dan kewajiban baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

3. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaannya, harus menunjukan kembali sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang persyaratan keanggotaan.

4. Status keanggotaan berakhir dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), RAKERDA, RAKERCAB, RAPAT PBS/ Club.

5. Keputusan mengenai berakhirnaya status keanggotaan sebagaiman dimaksud pasal 6 ayat 1 diatas hanya dapat dijatuhkan apabila kepada anggota yang dimaksud oleh Ketua Pengurus Besar, Ketua Pengurus Dareah, Ketua Pengurus Cabang setelah diberikan peringatan tertulis sebelumnya.

PASAL 7

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS BESAR

1. Dalam hal mendesak Pengurs Besar dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporlan kepada RAKERNAS yang terdekat untuk pertimbangan dan keputusan.

2. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk 12 (dua belas) bulan terus menerus. Apabila tidak ada tindak lanjut setelah lewat 12 (dua belas) bulan, maka pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya

3. Apabila Pengurus Besar berniat untuk melakukan suatu tindakan pemberhentian sementara, maka sebelum tindakan dijatuhkan kepada anggota yang hendak diberhentikan untuk sementara tersebut itu harus diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).

PASAL 8

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS DAERAH

1. Dalam hal mendesak Pengurs Daerah dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus Cabang yang ada di wilayah kerjanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporlan kepada Pengurus Besar paling lambat 7(tujuh) hari kalender terhitung tanggal keputusan pemberhentian tersebut diputuskan.

2. Pemberhentian sementara hanya berlaku bagi anggota ditingkat dareah (provinsi) dan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terus menerus. Apabila tidak ada tindak lanjut setelah lewat 12 (dua belas) bulan, maka pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

3. Apabila Pengurus Daerah berniat untuk melakukan suatu tindakan pemberhentian sementara, maka sebelum tindakan dijatuhkan kepada anggota yang hendak diberhentikan untuk sementara tersebut itu harus diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).

PASAL 9

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS CABANG

1. Dalam hal mendesak Pengurs Cabang dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus PBS / Klub yang ada di wilayah kerjanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporlan kepada Pengurus Daerah paling lambat 7(tujuh) hari kalender terhitung tanggal keputusan pemberhentian tersebut diputuskan.

2. Pemberhentian sementara hanya berlaku bagi anggota ditingkat Cabang (Kabupaten) dan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terus menerus. Apabila tidak ada tindak lanjut setelah lewat 12 (dua belas) bulan, maka pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

3. Apabila Pengurus Cabang berniat untuk melakukan suatu tindakan pemberhentian sementara, maka sebelum tindakan dijatuhkan kepada anggota yang hendak diberhentikan untuk sementara tersebut itu harus diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).

PASAL 10

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS PBS / KLUB

1. Dalam hal mendesak Pengurs PBS / Klub dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap Pembalap, Pelatih, Wasit yang ada di wilayah kerjanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporlan kepada Pengurus Cabang paling lambat 7(tujuh) hari kalender terhitung tanggal keputusan pemberhentian tersebut diputuskan.

2. Pemberhentian sementara hanya berlaku bagi anggota di PBS / Klub dan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terus menerus. Apabila tidak ada tindak lanjut setelah lewat 12 (dua belas) bulan, maka pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

3. Apabila Pengurus PBS / Klub berniat untuk melakukan suatu tindakan pemberhentian sementara, maka sebelum tindakan dijatuhkan kepada anggota (Pembalap/ Pelatih/ Wasit) yang hendak diberhentikan untuk sementara tersebut itu harus diberikan kesempatan untuk membela diri yang dilakukan di dalam Rapat lengkap / Pleno Pengurus PBS / Klub.

PASAL 11

DASAR PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pada dasarnya pemberhentian sementara diberlakukan oleh karena :

1. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggran Dasar dan atau Anggran Rumah Tangga ISSI yang berlaku.

2. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan olahraga sepeda ISSI baik di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional.

PASAL 12

PEMBELAAN DIRI DAN RAHABILITASI

1. Anggota yang telah diberhentikan sementara pada tingkat Pengurus Besar diberi hak mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RAKERNAS yang terdekat. Apabila pembelaan diri diterima oleh RAKERNAS, maka anggota yang dimaksud direhabilitasi kembali keadaan dan status keanggotaan sebelum pemberhentian sementara dijatuhkan.

2. Anggota yang telah diberhentikan sementara pada tingkat Pengurus Daerah (provinsi) diberi hak mengejukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RAKERDA. Apabila pembelaan diri yang disampaikan diterima oleh rapat Pleno, maka anggota yang dimaksud direhabilitasi kembali keadaan dan status keanggotaan sebelum pemberhentian sementara dijatuhkan.

3. Anggota yang telah diberhentikan sementara pada tingkat Pengurus Cabang (Kab / Kota) diberi hak mengejukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RAKERCAB. Apabila tidak tersangkut langsung ataupun tidak langsung pada organisasi yang dilarang pemerintah.

4. Anggota yang telah diberhentikan sementara pada tingkat Pengurus PBS / Klub diberi hak mengejukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Lengkap / Pleno PBS / Klub. Apabila pembelaan diri yang disampaikan diterima oleh Rapat Lengkap / Pleno PBS / Klub, maka anggota yang dimaksud direhabilitasi kembali keadaan dan status keanggotaan sebelum pemberhentian sementara dijatuhkan.

BAB III

ORGANISASI

PASAL 13

SYARAT-SYARAT PENGURUS

Syarat-syarat sebagai anggota pengurus adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia.

2. Tidak tersangkut langsung ataupun tidak pada organisasi yang dilarang pemerintah.

3. Memahami dan menghayati azas dan tujuan ISSI.

4. Tidak sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Badan Peradilan dan atau Pengurus Besar / Pengda / Pengcab.

5. Memiiki dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam olahraga sepeda.

6. Dapat diterima dan bekerja sama dengan semua pihak.

7. Ikhlas berkorban demi kemajuan olahraga sepeda.

PASAL 14

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS BESAR ISSI

1. Dewan Pembina

Dewan Pembina ditetapkan karena jasanya kepada ISSI untuk memberikan petunjuk pengarahan sertapertimbangan kepada pimpinan PB ISSI dalam upaya membina dan mengembangkan. Organisasi Ikatan Sepeda Indonesia.

Dewan Pembina wajib diundang dalam kegiatan resmi organisasi serta dalam kegiatan / even Nasional dan Internasional.

2. Ketua Umum

a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia.

b. Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga sepeda.

c. Memimpin mengendalikan dan mengkoorginasi pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga sepeda yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap anggota pengurus Besar ISSI.

d. Mengkoordinasi kegiatan PB ISSI dalam hubungan dengan KONI pusat dankerjasama dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.

e. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Ketua Bidang, Sekertaris, Jendral dan Bendahara.

f. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Umum.

g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan yang diamanatkan oleh MUNAS dan RAKERNAS.

h. Di dalam melaksanakan tugas dan kewjiban Ketua Umum dapat meminta bantuan, nasehat, petunjuk dan bimbingan dari Dewan Pembina.

i. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum bertanggung jawab kepada.

3. Wakil Ketua Umum

a. Membantu Ketua Umum

b. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan perencanaan umum, pembinaan prestasi, pembinaan organisasi daerah serta luar negeri.

c. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan PB ISSI yang berhubungan dengan pencarian dana dan sponsorship dan usaha-usaha lain.

d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum.

e. Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tanggung jawab kepada Ketua Umum.

4. Sekertaris Jendral

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan mengkoordinasi Sekertaris PB. ISSI

b. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum di bidang Sekretariat.

c. Mengkoordinasikan kegiatan semua bidang dan lembaga PB. ISSI

d. Menyusun rencana kerja tahunan PB. ISSI dan mengkoordinasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut.

e. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Pengurus, Rapat Koordiansi, Rapat Anggota , RAKERNAS dan MUNAS.

f. Membuat laporan secara periodik kegiatan PB. ISSI

g. Bertanggung jawab terhadap pelayanan administrasi umum.

h. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan PB. ISSI

i. Bertindak sebagai narasumber di bidang kesekretaiatan saat RAKERNAS dan MUNAS.

j. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. Bendahara

Membantu Ketua Umum dengan melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan dibidang keuangan

b. Member saran –saran kepada Ketua Umum dalam bidang keuangan.

c. Bersama ketua-ketua bidang menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dan penggunaan anggaran serta pembiayaan untuk mendukung kegiatan PB. ISSI

d. Melaksanakan pembayaran atas kegiatan PB. ISSI

e. Melaksanakan tertib administrasi di bidang keuangan.

f. Membuat laporan secara periodik di bidang keuangan

g. Memberikan laporan keuangan tahunan kepada BPK

h. Bertindak sebagai narasumber dibidang keuangan saar RAKERNAS dan MUNAS ISSI

i. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja dalam bidang pembinaan prestasi

b. Mengkoordinasikan Penyususnan Program Kegiatan dalam penyiapan banyak proyek untuk menghadapi multi event internasional yaitu SEA GAMES, ASIAN GAMES, OLIMPYC GAMES dan kegiatan untuk menghadapi event nasional maupun internasional.

c. Mengarahkan kegiatan Bidang Pembinaan Prestasi kepada perkumpulan-perkumpulan, PENGCAB, dan PENGDA ISSI seluruh Indonesia.

d. Melaksanakan koordinasi dalam hubungannya dengan KONI Pusat dan Lintas Sektoral dalam bidang pembinaan prestasi.

e. Membuat laporan secara periodik semua kegiatan pembinaan dan kegiatan pengembangan olahraga prestasi.

f. Mengkoordinasikan kegiatan Pelatnas dan Kegiatan pengendalian Latihan.

g. Mengkoordinasi tugas sehari-hari komisi Road / Track / MTB / BMX dan Komisi Pemanduan Bakat Usia Dini.

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan ISSI.

i. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

j. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

7. Ketua bidang perhubungan Luar Negeri

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan Bidang Hubungan luar negeri.

b. Mengadakan koordinasi dan memelihara hubungan baik dengan federasi balap sepeda negera lain dan organisasi olahraga regional / internasional.

c. Mengusahakan bantuan teknis dari Negara dan atau organisasi olahraga regional / internasional.

d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PB. ISSI dalam bidang hubungan luar negeri.

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan bidang hubungan luar negeri secara periodik.

f. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

g. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

8. Ketua Bidang Organisasi / Daerah

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang organisasi dan Daerah

b. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam pengembangan bidang organisasi dan daerah.

c. Melaksanakan dan koordiansi dalam hubungannya dengan KONI pusat dan lintas sektoral dalam bidang organisasi dan daerah.

d. Melaksanakan penelitian secara organisasi untuk dijadikan bahan sebagai saran-saan dalam kegiatan keanggotaan pengda, pengcab, dan perkumpulan balap sepeda.

e. Mengkoordinasikan tugas sehari-hari Komisi Hukum dan Disiplin serta Komisi Humas.

f. Membuat laporan secara periodik kepada ketua umum, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan daerah

g. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

h. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

9. Wakil Ketua Bidang Organisasi / Daerah

Membantu Ketua Bidang Organisasi / Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut :

a. Membantu Ketua Bidang Organisasi / Daerah dalam melaksanakan tugasnya

b. Munyusun racangan kerja untuk pembinaan dan pengembangan pengda, pengcab dan PBS diseluruh tanah air.

c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan / pembinaan Organisasi Pengda, Pengcab, PBS / klub.

d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan bidang Organisasi / Daerah secara periodik

e. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

f. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

10. Ketua Bidang Litbang dan Kesehatan

a. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang :

· Organisasi ISSI

· Program Pembinaan Balap Sepeda

· Gizi Atlet

· Talent Scaulting

· Peralatan / Perlombaan

b. Menginformasikan data kepada pengda-pengda mengenai perkembangan terakhir dalam bidang IPTEK

c. Bersama-sama dengan komisi Perlombaan / Komisi Perwasitan, merencanakan dan melaksanakan penataran Wasit dan Pelatih

d. Menerapkan ilmu kedokteran Olahraga yang meliputi faal, cedera olahraga dan lain-lain selama pemusatan latihan

e. Menyebarluaskan Ilmu Kedokteran olahraga ke Pengda dan Pengcab ISSI seluruh Indonesia

f. Memberikan saran / petunjuk kepada Ketua Bidang Pembina Prestasi mengenai keadaan kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani seorang Atlet

g. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada saat RAKERNAS dan MUNAS

h. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

11. Ketua Bidang Umum

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlombaan, perwasitan dan peralatan serta bidang lain yang belum ditangani oleh salah satu bidang.

b. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum di dalam bidang perlombaan, perwasitan paralatan dan lain-lain yang dirasa perlu.

c. Menyusun rencana kerja dalam bidang perlombaan, perwasitan dan perlengkapan serta hal-hal lain yang diperlukan oleh PB. ISSI.

d. Mengkoordinasikan tugas sehari-hari Komisi perlombaan, Komisi Perwasitan, Komisi Peralatan.

e. Membuat Laporan Secara periodik kepada Ketua Umum mengenai bidang Umum.

f. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

g. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

12. Ketua Bidang Dana / Sponsor

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mengupayakan dana olahraga balap sepada yang bersumber di APBN / KONI Pusat dan APBD / KONI Daerah.

b. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak sponsor dalam upaya penggalian dana.

c. Mengupayakan usaha pencarian dana lainnya yang tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan pemerintah.

d. Menghimpun donator tetap.

e. Memberikan saran dan petunjuk kepada Pengda, Pengcab, dan Perkumpulan balap sepeda dalam upaya penggalian dana.

f. Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

13. Komisi Road / Track /MTB / BMX

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Membuat program pembinaan tahunan masing-masing Komisi.

b. Membuat daftar inventarisasi pembalap se- Indonesia.

c. Membantu terlaksananya program pembinaan di seluruh Indonesia.

d. Membantu pelaksanaan program Pelatnas dan pengendalian latihan.

e. Membuat Rangkin Nasional setiap tahun

f. Berkerjasama dengan Komisi perlombaan didalam pelaksanaan perlombaan

g. Didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.

14. Komisi Hukum dan Disiplin

Tugas-tugas pokok komisi hukum dan Disiplin adalah sebagian berikut :

a. Memberikan pendapat / rekomendasi mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota ISSI.

b. Memberikan pendapat / rekomendasi atas peraturan atau rancangan peraturan pimpinan PB. ISSI dan atau keputusan Ketua Umum PB. ISSI.

c. Bertugas sebagai komisi keabsahan dalam setiap perlombaan balap sepeda diseluruh tanah air.

d. Memberikan pendapat hukum tentang seluruh PB. ISSI baik baik hubungannya dengan Pengda, Pengcab, PBS dan Pihak- pihak lain (Sponsor).

e. Memberikan pendapat / rekomendasi kepada pimpinan PB. ISSI mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika / disiplin organisasi / perselisihan diantara anggota ISSI.

f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi / Daerah.

15. Komisi Pemanduan Bakat Usia Dini

Membantu Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan mengkoordinasi pelaksanaan pola pembibitan dan pembinaan olahraga balap sepeda usia dini yang berkesinambungan mulai dari Perkumpulan / Klub.

b. Membina dan mengkoordinasi Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar (PPLP), yang sudah ada guna meningkatkan mutu latihan.

c. Meningkatkan jumlah PPLP dengan mengadakan koordinasi dengan Direktorat Jendral Olahraga Depdiknas.

d. Mengadakan kerjasama antara Depniknas dengan PB. ISSI agar pembibitan yang dilaksanakan oleh Depdiknas dapat dibina lebih lanjut oleh PB. ISSI.

e. Mengkoordinasi kegiatan perlombaan usia dini bersama-sama dengan komis perlombaan.

f. Membuat Rangking Nasional Junior.

g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.

16. Komisi Perlombaan

Membantu Ketua Umum dengan melaksanakan tugas- tugas sebagai berikut :

a. Memberikan saran-saran kepada Ketua Bidang Umum dalam pelaksanaan perlombaan Balap Sepeda Road / Track / MTB / BMX

b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam bidang perlombaan Balap Sepeda Road / Track / MTB / BMX

c. Mengkoordinasikan penyusunan program perlombaan di seluruh tanah air baik tingkat perkumpulan, daerah, maupun internasional.

d. Atas nama PB. ISSI mengawasi / membantu kegiatan perlombaan diseluruh tanah air baik tingkat perkumpulan, daerah, maupun internasional.

e. Bertindak sebagai narasumber pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

f. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

17. Komis Perwasitan

Membatu Ketua Bidang perlombaan dengan melaksanakan Tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penataan wasit di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Ketua Bidang Litbang / Kesehatan dan instalasi terkait.

b. Mengawasi kegiatan para wasit se-indonesia

c. Memberikan laporan secara periodik tentang kegiatan para wasit.

d. Menunjuk wasit dalam penugasan suatu perlombaan.

e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Bidang Umum

f. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Umum.

18. Komisi Peralatan

Membantu Ketua Bidang Umum dalam upaya menginvestasi harta kekayaan PB. ISSI dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mencatat seluruh harta kekayaan milik PB. ISSI

b. Mengatur pemakaian harta milik PB. ISSI kepada para anggotanya

c. Memberikan laporan secara periodik tentang keadaan harta kekayaan milik PB. ISSI.

d. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Umum

19. Komisi Humas

Membantu Ketua Bidang Organisasi / Daerah dalam tugas-tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan urusan hubungan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi.

c. Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan kepada masyarakat melalui media massa.

d. Menjadi sumber berita dari PB. ISSI tentang semua kegiatan yang perlu dipublikasikan

e. Mebina hubungan dan kebersamaan dengan insane PERS dan unsure-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga.

f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi / Daerah.

20. Badan Pengawas keuangan

Membentu ketua Umum dan Wakil Ketua umum dalam tugas-tugasnya sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan ISSI.

b. Memberikan pendapat dan saran terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran PB. ISSI demi tercapainya tujuan dan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perolehan dan penggunaan keuangan.

c. Mensyahkan laporan keuangan PB. ISSI

d. Bertindak sebagai narasumber pada saat RAKERNAS dan MUNAS .

e. Di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MUNAS.

PASAL 15

PENGURUS DAERAH / PENGURUS CABANG / PENGURUS PBS / KLUB

1. Susunan dan pembidangan tugas Pengurus Daerah / Pengurus Cabang / Pengurus PBS/ Klub berpedoman pada susunan Pengurus Besar ISSI.

2. Dalam hal diperlukan MUSDA / MUSCAB dapat melakukan penyederhanaan pada struktur organisasi PENGDA / Pengcab dan PBS / Klub terutama keberadaan komisi-komis , dalam rangka penyesuaian kondisi dan kebutuhan setempat.

PASAL 16

PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

1. Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Besar

a. Pengurus Besar dikukuhkan oleh pimpian KONI Pusat, pengukuhan tersebut berdasarkan keputusan ketua Umum KONI Pusat.

b. Pengurus Besar ISSI, dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat.

2. Pengukuhan Pengurus Daerah dan Pengcab

a. Pengurus Daerah ISSI dikukuhkan oleh Pengurus Besar ISSI atau Gubernur / Ketua Umum KONI Provinsi berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum Pengurus besar, setelah ada rekomendasi dari KONI Provinsi.

b. Pengurus Cabang ISSI dikukuhkan oleh Pengurus Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Daerah, setelah ada rekomendasi dari KONI Kab / Kota.

3. Pelantikan Pengurus Daerah / Pengurus Cabang

a. Pengurus Daerah ISSI dilantik oleh Ketua Umum PB. ISSI

b. Pengurus Cabang ISSI dilantik oleh Ketua Umum Pengda ISSI

c. Pengurus PBS / Klub dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Cabang

PASAL 17

LEMBAGA-LEMBAGA

1. Untuk memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga Balap Sepeda Pengurus ISSI dapat membentuk lembaga yang dianggap perlu.

2. Ketua dan Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus ISSI

3. Tugas Kewajiban serta mekanisme kerja masing-masing lembaga ditetapkan dalam suatu peraturan Pengurus Besar ISSI

4. Ketua Lembaga wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Ketua Umum PB. ISSI

PASAL 18

PELATIH

1. Pelatih ISSI harus terdaftar dalam Korps Pelatih ISSI

2. Mutu dan prestasi pelatih harus selalu ditingkatkan, perlu ditetapkan jenjang / tingkatan pelatih

BAB IV

MUSYAWARAH NASIONAL

PASAL 20

HAK SUARA DAN JUMLAH UTUSAN

1. Setiap Pengurus Daerah memiliki satu hak suara didalam setiap MUNAS

2. Setiap Pengurus Daerah yang terkena sanksi organisasi, dan undangan yang berstatus meninjau tidak memiliki hak suara.

3. Setiap Pengurus Daerah berhak mengirim dua utusan untuk setiap MUNAS

4. Setiap Organisasi atau instansi yang diundang berhak mengirim sati orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara

5. Pengurus Besar ISSI tidak memilik hak suara

PASAL 21

TEMPAT DAN PEMBERITAHUAN

1. MUNAS diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi atau tempat lain di Indonesia yang ditentukan oleh PB. ISSI

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang MUNAS dilakukan secara tertulis dan dikirim ke alamat terakhir setiap Pengurus Daerah yang berhak untuk mengikuti MUNAS dimaksud, harus dikirim setidaknya tiga puluh hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan. Didalam pemberitahuan tersebut juga harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat MUNAS akan dijelaskan dan menguraikan dengan singkat acara yang akan dibicarakan.

3. Bahan –bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibahas dan diputuskan dalam MUNAS yang akan diselenggarakan, wajib dikirim oleh Pengurus Besar kepada setiap dan seluruh peserta MUNAS yang berhak sebagaimana dimaksud pasal 20 diatas. Sekurang – kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan.

PASAL 22

QORUM

1. Apabila pemberitahuan dimaksud pasal 21 di atas telah dipenuhi, maka MUNAS adalah “syah” dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan, apabila MUNAS dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) utusan yang syah dari setiap Pengurus Daerah yang ada.

2. Apabila saat berlangsung MUNAS ternyata sebagai mana pasal 22 ayat 1 diatas tidak dipenuhi , maka MUNAS ditunda untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk memberi kesempatan utusan yang belum hadir mengikuti MUNAS. Apabila setelah ditunda ternyata korum belum juga dipenuhi maka MUNAS dinyatakan “syah” dan dilanjutkan serta dapat mengembil keputusan secara “syah” mengenai setiap hal yang dibicarakan.

PASAL 23

PIMPINAN

1. Munas yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS, terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, Seorang Sekertaris.

2. Sebelum pimpinan Munas sebagai mana dimaksud pasal 23 ayat 1 diatas belum dipilih, maka untuk sementara bertugas untuk mensyahkan Tata tertib dan Acara dan memilih Pimpinan MUNAS.

PASAL 24

KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan dalam MUNAS dilakukan berdasarkan persaudaraan / kekeluargaan didalam Musyawarah. Akan tetapi apabila sebab apapun ternyata keputusan persaudaraan / kekeluargaan di dalam musyawarah tidak dapat dicapai maka diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah “syah” apabila oleh lebih dari 50% peserta yang mempunyai hak suara yang hadir.

2. Apabila telah dilakukan pemungutan suara yang menyetujui dan yang tidak setuju sama banyak, maka ditentukan undian bagi yang menyangkut diri orang dan untuk hal lain ditolak.

PASAL 25

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar.

2. PB. ISSI diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan MUNAS Luar Biasa atas permintaan tertulis paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota / pengda, dalam surat permintaan harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan.

3. Tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan Munas Luar biasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 24 diatas.

BAB V

MUSYAWARAH DAERAH / MUSYAWARAH CABANG

PASAL 26

MUSYAWARAH DAERAH / MUSYAWARAH CABANG

1. Tata cara Musyawarah Daerah / Musyawarah cabang berpedoman pada Tata cara Musyawarah Nasional.

2. Dalam hal diperlukan Tata cara penyelenggaraan dapat dilakukan penyederhanaan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

BAB VI

RAPAT KERJA NASIONAL

PASAL 27

TUJUAN RAKERNAS

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah forum pertemuan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan Program Kerja Pengurus Besar ISSI.

PASAL 28

TATA CARA PENYELENGGARAAN

1. RAKERNAS diselenggarakan oleh Panitia Pelaksanaan yang ditunjuk oleh Pengurus Besar.

2. Waktu, Tempat, Tata tertib dan Acara RAKERNAS ditetapkan oleh Pengurus Besar.

3. Materi RAKERNAS disiapkan oleh Pengurus Besar dan dikirim oleh Pengurus Besar dan dikirim kepada Pengda-Pengda 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan RAKERNAS.

PASAL 29

PESERTA

Peserta RAKERNAS adalah utusan dari Pengda-Pengda, masing-masing sebanyak 2 (dua) orang.

PASAL 30

ACARA

Pada dasarnya Rakernas adalah sebagai berikut :

1. Pemarapan dan pengarahan pelaksanaan Program Kerja Pengurus Besar pada tahun kerja dan anggaran tertentu.

2. Pembahasan tentang koordinasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Besar pada tahun kerja dan anggaran tertentu.

3. Laporan peksanaan Program Kerja serta saran dan masukan yang sifatnya teknis dari pengda-pengda.

4. Menyelesaikan berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kerja.

5. Memutuskan hal-hal yang dianggap perlu oleh Pengurus Besar sesuai dengan Kebutuhan dan perkembangan olahraga Sepeda sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atas Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas dan atau Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar.

PASAL 31

PIMPINAN

Rakernas dipimpin oleh Pengurus Besar ISSI

BAB VII

RAPAT KERJA DAERAH / RAPAT KERJA CABANG

PASAL 32

RAPAT KERJA DAERAH / RAPAT KERJA CABANG

1. Ditingkat daerah diselenggarakan Rapat Kerja sebagai berikut :

a. Ditingkat daerah diselenggarakan Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA

b. Pada tingkat Kabupaten / Kota diselenggarakan Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB

2. Tata cara penyelenggara, peserta acara dan lainnya diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, pasal 27 sampai pasal 31

BAB VIII

RAPAT RAPAT LAIN

PASAL 33

RAPAT TINGKAT PUSAT

Ditingkat Pengurus Besar dikenal beberapa jenis rapat sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus Besar dan atau Pengda dan atau pihak lain yang terkait untuk membehas masalah- masalah yang bersifat khusus dan memerlukan koordinasi dan konsultasi antara Pengurus Besar dengan Pengda dan atau pihak lain, waktu, tempat, dan acara dapat ditetapkan oleh Pengurus Besar.

3. Rapat Pleno Pengurus Besar

4. Rapat Pleno Pengurus Besar adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh unsure Pengurus Besar, yang diadakan untuk membehas dan memutuskan berbagai masalah yang memerlukan kajian, Koordinasi dan keterpaduan peran setiap unsure Pengurus Besar.

5. Rapat Rutin Pengurus

6. Rapat Rutin adalah Rapat unsur Pimpinan Pengurus Besar yang diadakan khusus untuk membahas dan memutuskan persoalan rutin yang dihadapi dalam melaksankan tugas dan kewajiban.

PASAL 34

RAPAT TINGKAT DAERAH

Penyelenggara rapat-rapat ditingkat Pengurus Daerah / Pengurus Cabang dilaksanakan berpedoman pada ketentuan pasal 33 diatas.

BAB XI

LAMBANG, BENDERA

PASAL 35

LAMBANG

1. Lambang ISSI merupakan perpaduan anatara padi dan kapas yaitu setangkai padi terdiri dari 17 (tujuh belas) butir berada di sebelah kanan, dan setangkai kapas berjumlah 8 (delapan) kembang berada di sebelah kiri, berbentuk lonjong dengan sebuah bintang segi lima berwarna kuning emas diatasnya, dibagian bawah tangkai padi kapas dililit kain merah sebagai pengikat sebanyak 4 (empat) sebelah kanan dan 5 (lima) ikatan sebelah kiri. Melanbangkan kebesaran dari Proklamasi 17-8-1945.

2. Ditengah tengah lingkaran terdapat gambar orang yang bersepeda.

3. Diatas orang bersepeda terdapat tulisan ISSI, singkatan dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia.

4. Bintang segi lima berwarna kuning emas dengan tepi berwarna hitam

PASAL 36

BENDERA

Bendera Ikatan Sport Sepeda Indoensia berwarna Kuning emas, berukuran perbandingan 2 dengan lambang ISSI ditengahnya.

BAB X

KEUANGAN

PASAL 37

PENDAPATAN

Pendapatan / keuangan ISSI diperoleh dari :

1. Uang luran Pengda Besar Rp. 250.000,- / tahun kepada PB. ISSI

· Uang luran Pencab Rp. 100.000,- / tahun kepada Pengda

· Uang luran PBS Rp. 50.000,- / tahun kepada Pengcab

· Uang luran Pembalap Rp. 10.000,- / tahun kepada PBS

2. Retribusi Lisensi sebesar Rp. 10.000,-

3. Retribusi tahunan PBS “Semi – Trade Team” sebesar Rp. 5.000.000,- kepada PB. ISSI

4. Sumbangan – sumbangan lainnya yang tidak mengikat

5. Usaha- usaha lain yang syah dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku

PASAL 38

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

1. Pengurus Besar melaporkan pertanggung jawaban keuangan ISSI kepada MUNAS.

2. Laporan Keuanngan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah semua masa jabatan.

3. Tahun Anggaran ISSI dimulai 1 Januari sampai 31 Desembar.

BAB XI

BADAN PENGAWAS KEUANGAN

PASAL 39

KEANGGOTAAN

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK) ditetapkan dalam MUNAS/ MUSDA / MUSCAB yang bersangkutan.

2. Masa Bakti BPK sama dengan masa bakti PB / Pengda / Pengcab bersangkutan selama 4 (empat) tahun

3. Jumlah anggota BPK 3 (tiga) orang, yaitu Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

4. Angota BPK tidak dapat merangkap jabatan di dalam kepengurusan ISSI baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL 40

WEWENANG

1. BPK bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap keuangan ISSI

2. BPK memberikan pendapat dan saran terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja ISSI, demi tercapainya tujuan dan Kebenaran yang bertanggung jawab terhadap perolehan penggunaan keuangan ISSI.

PASAL 41

TUGAS, TANGGUNG JAWAB

1. Sifat pengawasan adalah preventif dan konstruktif

2. BPK wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselnggarakan oleh PB. ISSI seperti MUNAS dan RAKERNAS.

3. BPK bertanggung jawab kepada MUNAS.

BAB XII

PERLOMBAAN

PASAL 42

JENIS PERLOMBAAN

1. Perlombaan Resmi

Kejuaraan resmi adalah perlombaan yang diadakan oleh PB / Pengda / Pencab / PBS, secara berencana, kontinu terjadwal dan merupakan puncak dari pembinaan untuk menwujudkan prestasi.

2. Perlombaan Tidak Resmi

Perlombaan yang dilakukan secara Insidentil dan diprakarsai oleh pihak lain dimana Pengurus ISSI hanya memberikan dukungan teknis.

PASAL 43

WAKTU PERLOMBAAN

1. Waktu perlombaan dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan yang ditetapkan oleh PB. ISSI / Pengda / Pengcab / Pengurus PBS.

2. Waktu perlombaan tingkat nasional yang resmi dan wajib diikuti oleh keluarga ISSI adalah :

a. Pekan Olahraga Nasional

b. Tour De ISSI

PASAL 44

TANDA KEJUARAAN

Tanda kejuaraan bagi pemenang pada setiap perlombaan disediakan, antara lain Piala, Mendali, Plakat, Piagam dan hadiah-hadiah (Bonus) / Penghargaan.

BAB XIII

PASAL 45

ALIH STATUS DAN PERPINDAHAN PEMBALAP

1. Perpindahan pembalap dari satu perkumpulan lain, harus mendapat ijin tertulis dari perkumpulan asal yang diketahui oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan.

2. Perpindahan pembalas dari suatu daerah tingkat I (PENGDA) dan tingkat II (PENGCAB) ke Daerah lain, harus mendapat ijin tertulis dari PENGCAB atau PENGDA dimana ia berasal.

3. Pengurus Daerah (PENGDA), Pengurus Cabang (PENGCAB) dan perkumpulan tidak dibenarkan menerima perpindahan pembalap tanpa ijin tertulis dari Pengda, Pengcab dan Perkumpulan tempat asal Pembalap.

4. Baik Pembalap maupun Pelatih Perkumpulan, PENCAB, PENGDA dapat dikenakan sanksi organisasi oleh PB. ISSI bila ada usaha-usaha untuk tidak memperlancar perpindahan tersebut.

5. Penggantian Dana Pembinaan diatur sebagai berikut :

a. Antar PBS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

b. Antar Pengcab sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembagian :

· Pengcab Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

· PBS Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

c. Antar PENGDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pembagian :

· Pengda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

· Pengcab Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

· PBS Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

PASAL 46

PEMBALAP NASIONAL

1. Pembalap Nasional adalah pembalap yang terpilih untuk mewakili Indonesia dalam Tim Nasional untuk event Luar Negeri.

2. Syarat- syarat Pembalap Nasional :

a. Warga Negara Indonesia

b. Mimiliki dedikasi, loyalitas, disiplin dan tanggung jawab kepada ISSI.

c. Memilik kemampuan teknis yang sesuai untuk menjadi Pembalap Nasional

PASAL 47

KELOMPOK USIA PEMBALAP

Dalam pembinaan Pembalap Sepeda dilingkungan ISSI, disesuaikan dengan ketentuan UCI.

BAB XIV

PASAL 48

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Berdasrkan pasal 24 Anggaran Dasar, bahwa ISSI dapat memberikan penghargaan bagi yang berjasa, dan dapat menjatuhkan hukuman kepada yang melakukan pelanggaran.

2. Apabila terjadi perselisihan diantara keluarga ISSI, maka diselesaikan oleh komisi hukum, kalau diperlukan oleh Panitia yang dibentuk Ketua Umum PB. ISSI.

BAB XV

PENGHARGAAN DAN TANDA PENGHARGAAN

PASAL 49

PENGHARGAAN DAN TANDA PENGHARGAAN

1. Penghargaan diberikan kepada Pengelola ISSI dan Perorangan yang dianggap telah berjasa kepada ISSI.

2. Tanda Penghargaan diberikan kepada Pengelola ISSI dan Perorangan yang merupakan kesetiaan, lamanya pada ISSI atau menunjukan prestasi kerja yang luar biasa.

3. Pemberian tanda Penghargaan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 50

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ISSI dapat diubah oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa ISSI yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Daerah.

BAB XVII

PASAL 51

PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI, akan diatur dengan peraturan-peraturan khusus atau keputusan Ketua Umum PB. ISSI yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

2. Semua ketentuan-ketentuian yang ditetapkan terdahulu dan bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini tidak berlaku lagi

3. Anggaran Rumah Tanggga ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan oleh MUNAS ISSI XIV Tahun 2003

PENGDA ISSI PROVINSI JAWA BARAT

Selasa, 06 Januari 2015

SUSUNAN PENGURUS PENGDA ISSI JABAR

Minggu, 28 Desember 2014

AD / ART ISSI